Sebuah flyer yang beredar dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memantik perhatian kader, khususnya kader Korps PMII Putri (KOPRI). Dengan latar merah menyala dan tulisan besar “Meja Bundar: BUBARKAN KOPRI?”, flyer tersebut menghadirkan sebuah wacana yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih, forum itu melibatkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Ketua Umum IKA Perempuan PMII, tiga mantan Ketua KOPRI PB, hingga Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.
Sekilas, forum tersebut dapat dipandang sebagai ruang diskusi intelektual untuk mengevaluasi keberadaan KOPRI. Namun, bagi kami di tingkat akar rumput, khususnya KOPRI PC PMII Kabupaten Malang, munculnya wacana pembubaran ini justru menghadirkan pertanyaan mendasar: mengapa pembubaran menjadi wacana yang diperbincangkan, alih-alih membenahi persoalan mendasar yang selama ini menghambat penguatan KOPRI?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan menjelang pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS). Evaluasi organisasi tentu merupakan hal yang wajar, bahkan diperlukan. Akan tetapi, evaluasi semestinya berangkat dari keberanian mengidentifikasi persoalan dan merumuskan jalan keluar, bukan terburu-buru mempertanyakan keberadaan sebuah wadah perjuangan tanpa terlebih dahulu mengurai persoalan yang melingkupinya.
Bagi kami, persoalan KOPRI perlu dibaca melalui setidaknya tiga dimensi: struktural, ideologis, dan keberpihakan.
Pertama, persoalan struktural: antara pengakuan organisasi dan realitas pelaksanaan.
KOPRI selama ini menghadapi tantangan dalam memperkuat posisi dan kemandiriannya di tubuh PMII. Pengakuan formal terhadap keberadaan KOPRI harus berjalan beriringan dengan dukungan nyata, baik dalam bentuk kewenangan, anggaran, kaderisasi, maupun ruang pengambilan keputusan.
Dalam praktiknya, apabila KOPRI di berbagai tingkatan masih mengalami keterbatasan anggaran, ketergantungan dalam menjalankan program, atau belum memiliki standar kaderisasi yang terimplementasi secara konsisten, maka persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ketentuan dan praktik organisasi perlu diperiksa secara cermat untuk mengetahui sejauh mana kemandirian KOPRI benar-benar didukung.
Sebab, membubarkan organisasi karena kelemahan yang justru belum ditangani secara serius bukanlah penyelesaian atas persoalan, melainkan berisiko menghilangkan ruang untuk memperbaikinya. Jika KOPRI dinilai belum optimal, pertanyaan yang perlu diajukan adalah sejauh mana organisasi induk telah menyediakan ruang, sumber daya, dan kewenangan yang memadai agar KOPRI dapat berkembang.
Kedua, persoalan ideologis: menguji komitmen PMII terhadap kesetaraan.
PMII memiliki cita-cita membangun kader yang kritis, progresif, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan. Dalam konteks perjuangan perempuan, komitmen tersebut tidak cukup diwujudkan melalui slogan “Perempuan Berdaya, KOPRI Digdaya”. Ia harus tercermin dalam distribusi kesempatan, kepemimpinan, proses kaderisasi, dan tradisi intelektual organisasi.
Karena itu, penting untuk mengevaluasi keterwakilan kader perempuan dalam kepemimpinan PMII di berbagai tingkatan. Berapa banyak kader perempuan yang memperoleh kesempatan yang setara untuk memimpin? Sejauh mana perspektif gender menjadi bagian dari proses pendidikan kader dan pembahasan Nilai Dasar Pergerakan (NDP)? Apakah persoalan perempuan telah ditempatkan sebagai bagian penting dari pembacaan terhadap ketidakadilan sosial?
Pemikiran para intelektual Muslim seperti KH. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dapat menjadi salah satu rujukan untuk memperkaya diskursus tentang keadilan gender, relasi laki-laki dan perempuan, serta penafsiran keagamaan yang berpihak pada kemanusiaan.
KOPRI memiliki ruang strategis untuk mengembangkan perspektif tersebut sekaligus mendorong PMII melakukan refleksi ideologis. Kehadiran KOPRI bukan semata-mata untuk mengakomodasi kader perempuan, melainkan juga untuk memperluas cara pandang organisasi terhadap persoalan ketidakadilan dan relasi kuasa.
Jika cita-cita kesetaraan belum sepenuhnya terwujud, yang perlu diperkuat adalah komitmen dan praktik organisasi dalam mewujudkannya. Jangan sampai jargon pemberdayaan perempuan berhenti sebagai slogan, sementara kesempatan untuk berpartisipasi dan memimpin belum terbuka secara setara.
Ketiga, persoalan keberpihakan: memastikan perlindungan terhadap kader perempuan.
Persoalan kekerasan seksual, diskriminasi, dan ketimpangan relasi kuasa di lingkungan pendidikan menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa. Perguruan tinggi harus menjadi ruang belajar yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.
Dalam konteks ini, KOPRI dapat mengambil peran penting melalui pendidikan, advokasi kebijakan, penguatan kesadaran kader, serta pendampingan dan rujukan bagi korban sesuai kapasitas dan mekanisme yang berlaku. Ketika terdapat laporan kekerasan seksual atau dugaan pengabaian kewajiban perlindungan oleh institusi pendidikan, organisasi mahasiswa perlu mendorong penanganan yang berpihak pada korban, menjaga kerahasiaan, dan menghormati proses yang berlaku.
Peran tersebut tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang dapat diabaikan. Justru di sinilah keberadaan organisasi diuji: apakah ia mampu hadir ketika kader menghadapi persoalan yang membutuhkan dukungan dan solidaritas?
Oleh karena itu, pembahasan mengenai masa depan KOPRI semestinya juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas organisasi dalam memperjuangkan perlindungan, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan. Perubahan struktur organisasi apa pun harus disertai penjelasan mengenai bagaimana fungsi-fungsi tersebut akan tetap dijalankan secara efektif.
Kita tidak boleh menganggap bahwa keberadaan KOPRI dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan perempuan. Namun, kita juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan akan ruang perjuangan yang secara khusus mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, dan gerakan kader perempuan.
Maka, meja bundar tersebut semestinya tidak berhenti pada pertanyaan “Bubarkan KOPRI?”, tetapi berkembang menjadi diskusi yang lebih mendasar: “Bagaimana membenahi ketimpangan struktural dan memperkuat peran KOPRI di tubuh PMII?”
Bagi kami, setidaknya ada tiga agenda yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari pembenahan organisasi.
Pertama, memperkuat KOPRI, bukan membubarkannya. PB PMII perlu mendorong penyusunan dan pengesahan pedoman kaderisasi KOPRI yang memiliki standar nasional, arah pendidikan yang jelas, serta ruang pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan kader perempuan. Pedoman tersebut perlu dirumuskan secara partisipatif dan diselaraskan dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
Kedua, membangun kebijakan afirmasi dalam kepemimpinan. PMII perlu mengevaluasi keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan dan forum pengambilan keputusan di seluruh tingkatan. Salah satu usulan yang dapat dibahas adalah target afirmasi keterwakilan kader perempuan sebesar 30 persen. Target tersebut harus dirumuskan melalui mekanisme organisasi yang sah, disertai indikator pelaksanaan dan evaluasi, agar tidak berhenti sebagai angka formal.
Ketiga, menjamin dukungan anggaran dan memperkuat sistem perlindungan. KOPRI membutuhkan dukungan anggaran yang jelas, transparan, dan proporsional untuk menjalankan program kaderisasi, pendidikan gender, riset, serta advokasi. Usulan alokasi sebesar 20 persen dari anggaran PMII untuk program KOPRI dapat menjadi bahan pembahasan organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan. Selain itu, PB PMII perlu mengkaji pembentukan KOPRI Crisis Center Nasional atau mekanisme layanan sejenis yang memiliki standar pendampingan, perlindungan kerahasiaan, dan jejaring rujukan profesional bagi korban kekerasan seksual.
Ketiga agenda tersebut bukanlah jawaban final atas seluruh persoalan KOPRI. Namun, semuanya dapat menjadi titik awal untuk menggeser perdebatan dari sekadar mempertanyakan keberadaan organisasi menuju pembahasan yang lebih konkret tentang perbaikan tata kelola, pemerataan kesempatan, dan keberpihakan.
Pada akhirnya, kritik terhadap KOPRI merupakan hal yang sah dan diperlukan. KOPRI pun harus berani mengevaluasi diri, memperbaiki kualitas kaderisasi, memperkuat kapasitas advokasi, serta memastikan program-programnya benar-benar menjawab kebutuhan kader perempuan. Akan tetapi, evaluasi internal harus berjalan seiring dengan evaluasi terhadap dukungan struktural dan komitmen seluruh elemen PMII.
Bagi KOPRI PC PMII Kabupaten Malang, masa depan KOPRI tidak semestinya ditentukan hanya oleh perdebatan tentang perlu atau tidaknya organisasi ini dipertahankan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana KOPRI dapat diperkuat sebagai ruang kaderisasi, kepemimpinan, intelektualitas, dan perjuangan keadilan gender.
Jika PB PMII sungguh-sungguh ingin memajukan perempuan, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata “Bubarkan KOPRI?”, melainkan: sudahkah PMII menyediakan ruang, kesempatan, sumber daya, dan perlindungan yang setara bagi kader perempuannya?
Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang terbebas dari persoalan, melainkan organisasi yang berani mengakui persoalannya dan bersedia membenahinya secara adil.
KOPRI bukan sekadar persoalan keberadaan sebuah struktur. Ia adalah bagian dari ikhtiar PMII untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Ketua KOPRI PC PMII Kabupaten Malang